Hikmah dan ‘Illat Hukum Serta Hubungan Antara Keduanya

MAKALAH
Hikmah dan ‘Illat Hukum Serta Hubungan Antara Keduanya
Disusun Guna Memenuhi Tugas
Mata Kuliah : Falsafat Hukum Islam
Dosen Pengampu : Bpk. Moh. Khasan

Disusun Oleh
Mia Santi (1502026012)
Novi Dwi Cahya (1502026019)
Imam Tauhid (1502026040)

JURUSAN SIYASAH JINAYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2016


BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Hukum syariat atas suatu fakta ditetapkan melalui nash dan didasarkan pada suatu illat (motif penetapan hukum), maka hukum syariat dapat diterapkan pada fakta lain yang tidak ada nashnya yang memiliki illat yang sama. Untuk memahami makna dan hakekat hukum atau aturan-aturan yang telah disyari‘atkan Allah Swt. bukanlah persoalan yang mudah. Hal ini dapat dipahami bahwa semua aturan yang telah ditetapkan Allah tersebut, pada akhirnya Dia sendiri yang mengetahui hakekatnya. Meskipun demikian, kita sangat berkehendak untuk mengetahui dan memahami keberadaan dan alasan-alasan apa yang melatarbelakangi penetapan aturan-aturan hukum tersebut.

Berdasarkan pertimbangan akal sehat, bahwa segala ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah pasti mempunyai alasan-alasan tertentu dan mengandung hikmah yang hendak dicapai. Sebab, jika tidak demikian, maka ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah itu tidak ada gunanya dan hal ini tentu tidak boleh terjadi. Dengan kata lain, dapat dinyatakan bahwa segala ketentuan hukum yang telah ditetapkan Allah tersebut pasti terkait dengan sebab-sebab yang melatarbelakanginya dan pasti ada tujuan yang hendak dicapai, yaitu agar terciptanya kemaslahatan dan kebahagiaan bagi umat manusia dalam kehidupan ini baik di dunia maupun di akhirat nanti.

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana pengertian hikmah hukum dan ‘illat hukum ?
2. Apa Perbedaan Hikmah dan Illat?
3. Bagaimana Hubungan Hikmah dan Illat?

BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian Hikmah dan Illat Hukum
Hikmah adalah Definisi dasar dari “Hikmat” adalah penggunaan suatu pengetahuan dengan benar. Lawan dari hikmat adalah kebodohan atau kebebalan (foolishness, folly).
Masyarakat Yunani kuno menganggap hikmat adalah suatu kebajikan yang penting, dipersonifikasikan sebagai dewi Metis dan Athena. Athena dikatakan keluar dari kepala Zeus. Ia digambarkan sebagai kuat, adil, murah hati dan perawan suci. Bagi Socrates dan Plato, filsafat secara harfiah adalah cinta akan Hikmat (kata Yunani untuk filsafat, “filosofi”, tersusun dari kata “filo”, artinya “cinta; kasih”, dan “sofia”, artinya “hikmat”). Ini meresap ke dalam dialog-dialog Plato, terutama karyanya “Republik”. Aristoteles, dalam karyanya “Metafisik”, mendefinisikan hikmat sebagai pemahaman sebab-akibat, yaitu mengetahui mengapa suatu hal itu seperti itu, yang lebih dalam dari sekadar mengetahui bahwa suatu hal itu seperti itu
Illat menurut Ensiklopedi Hukum Islam jilid 2 menyebutkan ‘illat (Arb, al-‘illah) sebagai penyebab berubahnya sesuatu. Didalam ensikopedi ini ditegaskan bahwa ‘illat dalam kajian ushul fiqih, merupakan permasalahan pokok dalam pembahasan kias (qiyas). Ulama usul fiqih menyatakan bahwa apabila disebut ‘illat maka yang dimaksudkan adalah :
a. Suatu hikmah yang menjadi motivasi dalam menetapkan hukum, berupa pencapaian kemaslahatan atau menolak kemudaratan. Misalnya tecapainya berbagai manfaat bagi orang-orang yang melakukan transaksi jual beli, karena jual beli itu dibolehkan. Terpeliharanya keturunan yang diakibatkan oleh diharamkannya perzinaan dan terpeliharanya akal manusia disebabkan diharamkannya meminum khamar.
b. Sifat zahir yang dapat diukur yang sejalan dengan sesuatu hukum dalam mencapai sesuatu kemaslahatan baik berupa manfaat untuk manusia maupun menghindari kemudaratan bagi manusia, karena menolak dan menghindari kemudaratan bagi manusia termasuk suatu kemaslahatan.

Antara Hikmah dan Illat keduanya ini tidak bisa dipisahkan . Kausa merupakan dasar tindakan jika tindakan tanpa hikmah (kebijaksanaan yang logis) maka sama saja dengan kebodohan yang tidak dapat mempergunakan hukum dengan benar.

Para filosof hukum Islam membagi illat kedalam beberapa bagian :

a. ‘illat Asasiyah yaitu kausa prinsipal. Kausa prinsipal ialah ‘illat yang dapat menyebabakan adanya sesuatu yang selainya dengan sendirinya.
b. ‘illat Adah yaitu kausa instrumental. Kausa instrumental ialah ‘illat yang menyebabakan adanya wujud sesuatu.
c. ‘illat Mubasyarah yaitu ‘illat yang menyebabkan sesuatu yang lain berada tampa melalui perantaraan. ‘illat ini dapat disebut kausa direksi; kebalikan dari kausa instrumental.
d. ‘illat Ghairu Mubasyarah, yaitu ‘illat yang menyebabkan keberadaanya sesuatu yang lain disebabkan adanya perantaranya.
e. ‘illat Tammah atau Mustaqilah, yaitu ‘illat yang independen yang menyebabkan mahiyyah/quidity (apanya sesuatu wujud) dan wujud sesuatu tergantung kepadanya.
f. ‘illat Muadah yaitu sesuatu yang menyebabkan adanya yang disebabkan tampa keharusan ada penyebabnya.

B. Perbedaan Hikmah dan Illat Hukum
Hikmah yang terkandung dalam suatu hukum bersifat tidak mengikat, berbeda dengan illat karena suatu hukum yang mengandung illat akan berkisar seputar itu, ada atau tiada. Dalam kaidah fiqih biasa disebut, al-hukmu yaduuru ma’al illat wujudan wa ‘adaman.
Salah satu contoh hikmah adalah disyariatkannya mandi bagi orang yang berhadas besar, karena seseorang setelah bersetubuh atau keluar sperma mengakibatkan lemah dan loyonya kondisi tubuh dan dengan mandi bisa segar kembali. Ini hikmah, dan kalau orang mandi tetapi tidak segar juga tidak akan mempengaruhi ketetapan hukum yang ada.
Sedangkan contoh illat adalah Khamar. Illatnya adalah memabukkan. Maka setiap sesuatu yang bisa mencapai keadaan memabukkan, dihubungkan hukumnya dengan hukum khamar, tapi tidak disebut sebagai khamar secara langsung.
Selama illat itu ada maka selama itu pula hukum itu berlaku. Karena itu, ada yang perlu dipahami juga di sini, hukum dasar (al-Ashl) dan hukum cabang (al-Far’u). Dalam pembahasan ethanol dan sesuatu yang mengandung ethanol dulu saya lihat terjadi pencampuradukan antara hukum ashal dan hukum cabang.
Hukum dasar ini didapatkan dari penetapan nash. Maka Khamar dengan definisinya yang sudah diketahui adalah haram sebagaimana ditegaskan oleh nash. Hukum dasar ini, jika illatnya tidak terdapat hukumnya tetap haram. Karena itu, khamar itu hukumnya haram, apakah sedikit (tidak memabukkan) atau banyak (memabukkan). Sedangkan hukum cabang hanya terhubung dengan hukum dasar apabila illatnya ada. Dengan demikian, kalau setiap buah-buahan atau makanan buatan yang berdasarkan penelitian mengandung seperti kandungan khamar dalam persentasi yang berbeda-beda tidak dihukumkan haram selama illat yang mengharamkan itu tidak ada (memabukkan).
Kemudian illat ini tidak sekedar diukur memabukkan secara sederhana begitu saja, namun diukur dengan standar yang dalam ushul fiqh disebut. Mazhan al-Hukum. Artinya dilihat potensi suatu kandungan sampai dimana sehingga mencapai illat mengharamkan secara standar. Kalau secara umum orang makan durian dua karung, tidak terjadi apa-apa, tetapi ternyata pada si A membuat dia mabuk misalnya, maka ini tidak bisa diukur sebagai illat bahwa standar durian dua karung itu memabukkan maka haram.
Illat dalam suatu hukum kadang-kadang disebutkan dalam nash seperti Khamar ini misalnya disebutkan dalam al-Qur`an, juga dijelaskan dalam hadits. Kadang-kadang ada hukum yang nash tidak menyebutkan illat, namun hokum itu sendiri mengandung atau setelah diteliti oleh para fuqaha mengandung illat.
Seperti misalnya Shalat Qashar, tidak disebutkan secara tegas kenapa dibolehkan bagi musafir. Namun konotasi nash mengandung alasan kemudahan dan dibolehkan Qashar karena masyaqqah (tingkat kesulitan) melaksanakan shalat saat bepergian. Para ulama kemudian mengukur kira-kira dalam jarak sejauh apa kesulitan itu menjadi standar lalu boleh menqashar shalat. Muncullah perbedaan pendapat lagi tentang ukuran jarak.
Pada masa modern, perbedaan pendapat ini menjadi semakin rumit. Misalnya bepergiaan dari Banjarmasin ke Jakarta naik pesawat. Ini tidak sesulit dulu lagi, tetapi secara jarak kalau menurut ulama dahulu boleh qashar, sekarang apakah masih boleh? Bagi yang mengikuti pendapat ulama dahulu karena memang jaraknya sudah mencapai boleh qashar, silahkan. Bagi yang mengikuti pendapat yang lebih melihat illat (artinya standar ulama dahulu dalam menetapkan illat dengan perkiraan jarak yang mencapai tingkat kesulitan standar diperbaharui lagi pada masa sekarang), juga silahkan.
Masalah kedua, tingkat kesulitan itu juga terjadi dalam jarak yang terhitung dekat (tidak mencapai standar ulama dahulu dalam menetapkan kebolehan qashar) seperti misalnya macet di Jakarta. Apakah pada kasus ini juga boleh qashar? Bagi yang mengikuti standar ulama dahulu (tidak boleh qashar), silahkan. Bagi yang mengikuti illat (artinya, sudah tercapai standar kesulitan meski tidak mencapai jarak yang membolehkan qashar), juga silahkan. Karena mazhan hukumnya sudah bisa dilihat dan dirasakan sendiri secara standar.
Itulah perbedaan antara illat dan hikmah. Kemudian ada hukum-hukum yang memang ditetapkan secara mutlak dan tidak ada illatnya. Saya kira, ini termasuk keharaman makan babi, darah, daging yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, kewajiban shalat, puasa, zakat, dan haji, dan hukum-hukum lainnya. Yang muncul di sini pada akhirnya adalah hikmah, bukan illat. Kenapa babi diharamkan, kenapa darah diharamkan, kenapa daging yang disembelih tanpa menyebut nama Allah diharamkan? Jawabannya, ya begitu nash menyebutkan, hukumnya haram. Kenapa shalat lima waktu itu wajib, kenapa puasa, zakat, haji bagi yang mampu itu wajib? ya wajib aja, begitu yang ditegaskan oleh nash. Jawabanya dari kenapa ini selanjutnya hanya berupa hikmah. Oh hikmahnya orang puasa itu begini, hikmah berzakat itu begitu.

C. Hubungan Hikmah dan Illat Hukum
Mengingat hukum itu tidak boleh terlepas dari dalil, maka tidak boleh pula hukum itu terlepas dari ‘Illat dan Hikmah, sebab pada dasarnya tujuan utama pensyari’atan hukum Islam adalah “Daf’ul mafasdi” dan “Jalbul mashaalihi”. Baik di dunia maupun di akhirat . Tujuan inilah yang lazim disebut dengan istilah Hikmah, yaitu:
“almashlahatu almaqshuudu lisysyaari’i min tasyrii’atil hukmi” (kemaslahatan yang memang dikehendaki dan dijadikan tujuan oleh syar’i dari pada mensyari’atkannya pada hukum).
Adapun ‘Illat adalah:
“al’illatu washfun fil ashli yutsbitu ‘alaihi hukmuhu wayu’raqu bihi wujuuduhu fil far’i” (‘illat ialah suatu sifat pada perkara asal yang dari sifat itu dikeluarkan hukumnya dan dengan perantarnannya diketahui wujud hukum pada cabangnya).
Dari definisi inilah muncul ketetapan bahwa setiap hukum tidak bisa terlepas dari suatu ‘Illat atau sebab-sebab yang menjadi “ta’lil al-Hukmi”-nya, karena yang dimaksud dengan istilah ini adalah:
“ta’liilul hukmi huwa ta’yiynussababi alladzii syara’a asysyaari’u hukman binaa an ‘alaihi” (ta’lil al-hukm ialah menentukan suatu sebab yang dijadikan dasar pijakan bagi syara’ untuk mensyari’atkan suatu hukum).
Oleh sebab itu, untuk mengetahui lebih dalam tentang seluk beluk Hikmah, diperlukanlah pengetahuan tentang seluk beluk ‘Illat, sebab pada hakikatnya di dalam ‘Illat itu terkandung suatu Hikmah (Ibid), sehingga pada akhirnya dapat diketahui bentuk hikmah di balik pensyari’atan hukum, karena ‘Illat berfungsi sebagai pemberi tahu tentang ada dan tidaknya suatu hukum, dimana dalam perjalanan selanjutnya, jika ‘Illat dari suatu hukum telah dapat diketahui dan dimengerti, maka dapat juga diketahui dan dimengerti status hukum masalah-masalah lain yang memiliki kesamaan ‘Illat, tetapi status hukumnya belum ditegaskan dan dijelaskan oleh nash. Disinilah letak hubungan yang sangat erat antara Hukum, ‘Illat dan Hikmah, dimana ketiganya tidak akan terpisahkan apalagi terlepas.  
BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Hikmah adalah Definisi dasar dari “Hikmat” adalah penggunaan suatu pengetahuan dengan benar. Lawan dari hikmat adalah kebodohan atau kebebalan.
Illat menurut Ensiklopedi Hukum Islam jilid 2 menyebutkan ‘illat (Arb, al-‘illah) sebagai penyebab berubahnya sesuatu.
2. Hikmah yang terkandung dalam suatu hukum bersifat tidak mengikat, berbeda dengan illat karena suatu hukum yang mengandung illat akan berkisar seputar itu, ada atau tiada.
3. Mengingat hukum itu tidak boleh terlepas dari dalil, maka tidak boleh pula hukum itu terlepas dari ‘Illat dan Hikmah, sebab pada dasarnya tujuan utama pensyari’atan hukum Islam adalah “Daf’ul mafasdi” dan “Jalbul mashaalihi”. Baik di dunia maupun di akhirat . Tujuan inilah yang lazim disebut dengan istilah Hikmah, yaitu:
“almashlahatu almaqshuudu lisysyaari’i min tasyrii’atil hukmi” (kemaslahatan yang memang dikehendaki dan dijadikan tujuan oleh syar’i dari pada mensyari’atkannya pada hukum)
B. Kritik saran
Apabila dalam penulisan makalah ini, terdapat banyak kekeliruan maka kami mengharapkan saan yang membangun agar kami dalam membuat makalah selanjutnya bisa lebih baik lagi dari pembaca. Karena kami hanyalah manusia yang tidak luput dari kekeliruan.

DAFTAR PUSTAKA

https://id.wikipedia.org/wiki/Hikmat
Praja Juhaya S, Filsafat Hukum Islam, Bandung: LPPM, 1995
Mushalehuddin Muhammad, Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis, PT. Tiara
Wacana:Yogyakarta, 1997
Sobhi Mahmassani, Filsafat Hukum Dalam Islam, Bandung: PT Al-Ma’arif, 1976
Hasbi Ash-Shiediddiqy, Falsafah Hukum Islam, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putera, 2001.
http://www.contohlengkap.com/2012/02/penetapan-hukum-islam-antara-illat-dan.html Dilihat pada tanggal 22 Oktober 2016
http://ta-alluman.blogspot.co.id/2011/10/hukum-dalil-illat-dan-hikmah_07.html Dilihat pada tanggal 22 Oktober 2016

Iklan

Antisipasi Dampak Prostitusi Online

Antisipasi Dampak Prostitusi Online
Oleh: Muhamad Nasir*
Mahasantri Bina Insani dan mahasiswa UIN Walisongo Semarang

Dewasa ini, seringkali terdengar berita tentang pelecehan seksual, porstitusi, kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Semua itu terjadi tidak lain karena perkembangan zaman dan teknologi yang semakin pesat. Kelalaian dan penyalahgunaan teknologi menjadi penyebab utama problem tersebut . Kemajuan teknologi memang memudahkan penggunnya untuk mengakses berbagai macam informasi, akan tetapi di balik semua itu sisi negatif pun tidak bisa dinafikkan.
Kemajuan teknologi tersebut dapat digambarkan dengan munculnya internet. Internet menjadi wahana untuk menggali informasi dari berbagai belahan dunia. Sehingga, banyak asumsi yang mengatakan bahwa ‘dunia sekarang berada dalam genggaman’. Kemudahan dalam menggunakan media internet juga dapat dilakukan oleh sebagian besar orang. Hal ini terbukti bahwa, banyak pengguna internet tidak hanya terdiri dari anak SD.
Lebih-lebih saat ini perkembangan (internet) semakin canggih dengan berbagai fitur. Berbagai fitur dan aplikasi, seperti obrolan , facebook, twitter, line, instagram, dan lain sebagainya tersedia secara lengkap dan bisa di download.
Pada dasarnya, (Internet) memiliki manfaat bagi setiap orang. Seperti sarana komunikasi, mencari informasi dan berbisnis. Akan tetapi, dalam konteks lain juga memiliki dampak negatifnya.
Banyak orang yang tidak bertanggung jawab menyediakan fitur-fitur yang menyangkut dengan pornografi, perjudian online dan jual beli illegal. Inilah yang melatarbekangi munculnya kasus prostitusi online di media internet.
Munculnya kasus prostitusi online yang kini menjadi isu terhangat dan banyak di bicaran oleh media telah menjadi wacana yang ‘apik’. Sebab menjadi problem yang belum terselesaikan sampai saat ini.
Sedangkan menurut KBBI prostitusi ialah “pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan” yang dilakukan secara online. Seperti halnya dengan Pekerja Seks Komersial (PSK), sebenarnya kegiatan tersebut patut di hilangkan karna sangat bertentangan dengan nilai kesusilaan dan nilai keagamaan.

Berita yang tersebar di media seperti televisi, koran dan lainnya, mengenai prostitusi online sudah menjadi hal yang biasa. Selain dari kalangan muda atau sering disebut ABG, anak SMA, mahasiswi bahkan artis pun juga terlibat dan ikut serta dalam kasus tersebut. Berbagai alasan yang melatarbelakangi mereka hingga melakukan praktek prostitusi ialah lilitan ekonomi yang semakin menjerat dan biaya hidup yang semakin mahal hingga memaksa untuk terjun ke tempat prostitusi. Faktor tersebut yang membuat kegiatan prostitusi semakin berkembang dan bertambah besar, hingga sampai saat ini menjadi problem yang sulit untuk diatasi.
Pemerintah pun juga belum maksimal dalam menangani kasus ini. Bahkan dengan cara menempatkan kegiatan prostitusi di suatu tempat atau biasa dikenal dengan lokalisasi. Sampai saat ini belum signifikan, apalagi kegiatan tersebut dikemas secara online yang bisa suatu saat dimana dan kapan saja bisa dipesan layaknya jual beli barang.
pemerintah dan penegak hukum dinilai kurang menggalakkan sistem peraturan mengenai praktek prostitusi. Transaksi prostiusi online masih berlangsung sampai saat ini, hingga menyebabkan moral anak bangsa menurun.
Pandangan Islam
Jika dilihat dari pandangan islam, praktek prostitusi tersebut merupakan perbuatan zina. Secara garis besar zina merupakan perbuatan dosa besar yang hukumannya di rajam atau dilempari batu hingga meninggal, bagi yang sudah menikah dan cambuk seratus kali bagi yang belum menikah serta diasingkan. Jangankan melakukan sekedar mendekati zina saja sudah dilarang keras oleh islam sebagaimana yang dijelaskan dalam QS Al-Isra ayat 32. Selain itu, hukum beban moral juga akan berlaku di masyarakat karna merupakan aib yang kotor.
Melihat realita praktek prostitusi yang memberikan dampak negatif bagi individu, keluarga dan masyarakat. Maka dari itu perlunya menanamkan pendidikan akhlakul karimah dan nilai moral dari keluarga sejak dini. Sehingga agama juga berperan dalam membentuk kepribadian seseorang dan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jika praktek prostitusi ini masih berlangsung, lambat laun akan menambah permasalahan dalam negeri ini. Maka dari itu, segera mungkin pemerintah menangani kasus prostitusi online maupun secara lokalisasi tentunya dengan kerjasama dengan segala pihak baik masyarakat dan pemerintah.
Upaya pencegahan
Ada beberapa usaha preventif untuk menangani permasalahan prostitusi online. Pertama, dimulai dari penegakan hukum yang kuat. Jika dilihat dari undang-undang memang belum ada secara spesifik tentang prostitusi online. Akan tetapi undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, bisa untuk menjerat kasus prostitusi online. Selain itu peraturan daerah ataupun masyarakat yang mengikat juga diperlukan. Kedua, melakukan pendekatan atau sosialisasi tentang manfaat san dampak negatif dari teknologi khususnya internet serta bahaya pergaulan bebas di era globalisasi saat ini. Dimulai dari tingkat dasar, menengah dan atas.
Selain itu rehabilitasi bagi korban juga perlu jika terus dibiarkan maka akan semakin merambah lebih banyak lagi. Ketiga, perbaiki sistem ekonomi. Karena salah satu faktor penyebab mereka terjun ke dunia prostitusi ialah beban ekonomi yang semakin mahal. Mulai dari biaya hidup ataupun tempat tinggal. Keempat, penyadapan akses internet yang berbau pornografi juga perlu diperketat karna berawal dari sistem online itulah sampai saat ini masih maraknya mucikari atau prostitusi online.
Dari keempat cara tersebut setidaknya bisa meminimalisir bahkan jika perlu menghilangkan praktek prostitusi baik secara langsung ataupun online. Tentunya juga perlu kerjasama semua pihak demi kenyamanan dan kesejahteraan bangsa Indonesia.Wallahu alam bishowab.